Tubuh Budget (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersetujui kenaikan pagu budget Kementerian Koordinator sektor Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 79, 250 miliar. Kesepakatan ini memperhitungkan atas kapasitas Kemenko Maritim dianggap cukup berat kedepannya.
" Apa kita sepakat dengan budget yang dijelaskan? Semua sepakat ya. Dengan adanya ini, budget telah kita sepakati, terima kasih dengan katakan Alhamdullilah, rapat kerja saya tetapkan ditutup, " kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruangan Sidang.
Awal mulanya, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengajukan kenaikan pagu budget buat tahun 2020 sebesar Rp 79, 250 miliar. Dengan begitu keseluruhan total budget berubah menjadi Rp 350, 79 miliar dari awalnya sebesar Rp 261, 54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 saat kemarin.
" Saya usulkan penambahan Rp 79, 250 miliar. Ini pergi dari pengalaman tahun yang lalu banyak pengeluaran.
Jadi info saja, Tubuh Budget (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) udah terlebih dahulu mempersetujui pagu budget 2020 tiga kementerian koordinator yaitu Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian (Kemenko Perekonomian) , Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum serta HAM.
Mengenai dengan cara detail, pagu budget ke-3 kementerian koordinator pada 2020 dianggap Banggar nampak alami penurunan. Ini tentu searah dengan visi pemerintah yang pingin kerjakan efisiensi berbelanja pada tahun kedepan buat sehatkan APBN.
Dengan cara detail, pagu budget buat Kemenko PMK yang diketahui yaitu sebesar Rp 242, 2 miliar. Lalu buat Kemenko Perekonomian diketahui harga keramik lantai pagu budget sebesar Rp 409, 3 miliar serta setelah itu buat Kemenko Polkumham DPR mempersetujui pagu budget sebesar Rp 282, 7 miliar buat 2020.
Menteri Koordinator (Menko) Sektor Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, beberapa konsentrasi kapasitas lingkungan kementeriannya pada 2020. Diantaranya yaitu berkaitan penetapan daerah atau teritorial laut.
Luhut mengemukakan, jadi negara maritim atau negara yang punya lokasi kekuasaan laut yang luas, membutuhkan batasan jelas buat wilayah perairan sampai-sampai, tidak gampang diotak-atik oleh negara lain.
" Sangat banyak PR-PR yang sampai kini mungkin tidak kita lihat, sehabis kita membuka nyata-nyatanya mesti lekas kita lakukan. Problem laut ini memang tidak pernah kita tangani dengan cara serius. Seperti persoalan-persoalan batas maritim ini, saya sangka sangat perlu, " tegas Luhut di ruangan Sidang Tubuh Budget DPR RI.
Disamping itu, Luhut pun mengupayakan biar kepulauan yang ada pada Indonesia sudah diverifikasi serta miliki nama pada 2020.
" Kami upayakan biar di akhir tahun 2019, 17. 509 pulau di Indonesia telah dinamakan, " tuturnya.
Awal mulanya dalam rapat harga tv led Gagasan Kerja serta Budget Kementerian Negara/Instansi (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan budget buat di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344, 54 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar